hubungan antara perwakilan politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum

WIJI ASTUTI

170410130021

HUBUNGAN ANTARA PERWAKILAN POLITIK, SISTEM KEPARTAIAN, DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM

Berbicara tentang perwakilan politik, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum berarti berbicara tentang perwujudan demokrasi dan juga sarana untuk memelihara demokrasi. dimana biasanya keterwakilan politik dilakukan dengan cara pemilihan (umum) yang juga berkaitan erat dengan sistem kepartaian. Perwakilan politik beranjak daripada perkembangan sistem demokrasi Demokrasi dibangun dengan proses yang panjang, awalnya masyarakat mengenal demokrasi dengan mempraktekkan sistem demokrasi langsung dimana setiap individu yang di kategorikan dewasa, berhak ikut serta di dalam parlemen. Tetapi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang kian hari kian banyak maka sistem perwakilan demokrasi yang lama (demokrasi langsung), kurang sesuai jika di terapkan pada negara yang jumlah penduduknya banyak. maka solusinya dengan sistem demokrasi pewakilan di mana sejumlah warga negara yang memiliki berbagai kepentingan yang tinggal di suatu daerah atau distrik tertentu kemudian memberikan kedaulatan dirinya kepada individu atau partai politik yang ia percayai, melalui pemilihan umum. Sehingga inti dari pada pemikiran sistem demokrasi perwakilan adalah sama dengan sistem demokrasi langsung adalah menyuarakan aspirasi atas kepentingan individu, kelompok dan masyarakat dalam satuan distrik maupun nasional, dengan cara individu/rakyat memberikan kepercayaannya pada seseorang/lebih yang pada nantinya menjabat posisi posisi pemerintahan maupun yang pada nantinya duduk di parlemen.Urgensi partai politik semakin besar menggeliat manakala kita hubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Partai politik sejatinya adalah jembatan bagi rakyat dengan pemerintah. Partai politik dengan peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam berbagai persoalan di masyarakat yang modern disaat ini. Memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta memberikan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitime. Dalam Negara demokrasi modern yang mengedepankan keterwakilan masyarakat, pemilihan umum tidak sekedar untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen saja, tetapi juga memilih pemimpin yang menduduki jabatan tertinggi yaitu presiden. Sistem kepartaian menjadi penting untuk dibahas karena bagimana mungkin sistem politik dapat berjalan terbuka misalnya apabila sistem kepartaiannya berwujud partai tunggal. Karena bentuk partai tunggal identik dengan sistem politik totaliter atau sistem politik komunisme dimana rezim tidak menghendaki adanya pandangan yang berbeda. Sistem politik ini hanya menyediakan ruang bagi satu partai yang berarti tidak ada lagi partai yang mengartikulasi kepentingan rakyat selain partai politik negara. Berbeda dengan sistem multi partai  yang memberiakan ruang yang sangat luas dalam merealisasikan kepentingan rakyat. Selain itu, tentu saja sistem pemilihan umum berusaha untuk dapat mempengaruhi hubungan antara warga negara dengan pemimpin mereka seperti pertanggungjawaban politik, keterwakilan dan daya tanggap, dengan demikian sistem pemilihan umum memiliki banyak akibat jangka panjang bagi pemerintahan. Pilihan atas sistem pemilihan umum merupakan kerangka dasar atas penyusunan sistem politik di suatu negara. Pemilihan umum adalah suatu peristiwa politik yang sangat menarik. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan yang mendasar pada demokrasi perwakilan. Pemilu juga dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pilihan suatu masyarakat pada sistem kepartaian tertentu yang dikombinasikan dengan penerapan sistem pemilu yang sesuai dengan latar belakang masyarakat, memiliki kemungkinan untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang memiliki stabilitas politik. Adanya berbagai varian sistem politik menunjukkan bahwa tidak ada suatu sistem pemilu yang sempurna yang dapat dipakai untuk semua negara. Setiap sistem pemilu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Suatu sistem pemilu mungkin sesuai dengan kondisi masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu dan kurang sesuai untuk masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang lain. Sistem pemilu distrik dimiliki kemungkinan kurang cocok jika diterapkan pada masyarakat yang memiliki background majemuk dari berbagai aspeknya. Dan sebaliknya sistem distrik ini memiliki tingkat kesesuaian yang lebih besar jika dipakai pada pelaksanaan  pemilu bagi masyarakat yang memiliki background sosial yang tidak terlalu heterogen. Selain itu permasalahan yang ada sekarang ini adalah kecenderungan perwakilan politik terkesan berada pada posisi sebagai wakil partai ketimbang sejatinya sebagai wakil rakyat. Hubungan rakyat dengan wakil rakyat hanya tampak tatkala pemilihan umum ketika rakyat memilih wakilnya atau gambar partainya. Dalam hal ini jelas bahwa suara rakyat dalam pemilihan umum terkesan hanya sebagai legitimasi bagi wakil rakyat.  Partai politik merupakan organisasi politik yang berkaitan dengan pemilihan umum karena peran partai politik sangat besar untuk mencapai tujuan dalam pemiihan umum dan mempergunakan kekuasaan dalam pemerintahan setelah partai tersebut memenangkan pemilihan. Partai politik merupakan suatu wadah atau sarana partisipasi warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan atau formulasi dan turut aktif dalam pelaksanaan atau implementasi keputusan-keputusan politik pemerintahan yang berupa kebijakan publik sekaligus juga sebagai media interaktif antara pemerintah dan rakyatnya. Dalam negara modern demokrasi perwakilan mungkin saja sangat menguntungkan karena banyaknya jumlah penduduk dan wilayah yang luas yang tidak memungkinkan demokrasi langsung, implikasi dari semua itu maka sebuah sistem perwakilan haruslah dapat menghubungkan antara masyarakat struktural dan sebuah masyarakat agensi dalam sebuah konsep perwakilan. Dalam hali ini pengaturan sistem pemilu sangatlah penting dan dapat membawa dampak yang sangat substansial maupun terhadap karakteristik pemerintahan yang dihasilkan nantinya. Memperbincangkan keterwakilan politik adalah bagaimana membangun relasi yang lebih baik antara para wakil dan yang terwakil. Jadi, pada intinya seseorang yang ingin duduk di lembaga perwakilan harus ikut partai politik yang didalamnya ada sistem kepartaian yang berlaku kemudian harus melalui proses pemilihan (umum) sebagai suatu mekanisme dalam proses politik, dengan demikian hubungan antara ketiganya sangat erat.