ya Allloh

aku lagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee bangetttttttttttttttt liburan gak ada temen gini ................. ya Allohhhhhhhhhhhhhhhhhhh......................................... pengen nangis banget sumpah :'( pusingggggggg sakit gak ada orang yang tau.................. ahhhhhhhh mama pengen pulang ................ rinduuuuuuuuuuuu mama banget..........

pontensi konflik laut cina selatan

WIJI ASTUTI

170410130021

POTENSI KONFLIK LAUT CINA SELATAN

Laut cina selatan merupakan wilayah cekungan laut yang dibatasi oleh 10  Negara yaitu Cina, Vietnam, Philipina, Malaysia, Burma, Taiwan, Indonesia, Kamboja, Brunei Darusalam, dan Singapura. Merupakan kawasan yang strategis karena lebih dari 4.000 kapal melewati jalur tersebut setiap tahunnya, memiliki potensi yang melimpah berupa ikan dan minyak yang tidak kurang dari 28 milyar barel ( US Geological survey). Dalam cekungan ini terdapat dua kepulauan yaitu kepulauan spratly dan paracel, namun pada perkembangannya kemudaian potensi konflik yang lebih mengemuka adalah kepulauan spratly yang terdiri dari 350 pulau. karena melibatkan beberapa Negara ASEAN sekaligus, sedangkan kepulauan paracel hanya melibatkan Vietnam dan Cina. Sejak 1970 klaim terhadap wilayah tersebut meningkat pesat. Sengketa terhadap hal ini tidak bisa dianggap sepele karena pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan pada Negara-negara sekitarnya. Inti masalah yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah perbatasan (territorial zone). Indonesia sebagai salah satu Negara yang berada dikawasan Asia tenggara memang tidak secara langsung terlibat didalam konflik perebutan wilayah laut Cina selatan tesebut. Namun apabila stabilitas regional ASEAN terancam karena sengketa laut cina selatan tersebut. Kedekatan geografis Indonesia dengan hampir seluruh wilayah Negara yang berkonflik tersebut menyebabkan keamanan dan strategis Indonesia dapat terpengaruh jika konflik. Pada dasarnya laut cina selatan adalah kawasan no man’s island disebabkan oleh fakta bahwa kawasan ini tidak dimiliki oleh siapapun. Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat salah satu kepulauan di laut cina selatan yaitu spratly dinilai strategis, Pertama, penguasaan terhadap pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas Negara dan terhadap jangkauan luas Zona ekonomi ekslusif (ZEE). Kedua, wilayah kepulauan spratly merupakan bagian dari jalur lalulintas internasional baik untuk kapal dagang maupun kapal militer, Sehingga akan menentukan bagi posisi geostrategis. Ketiga, lautan disekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar. Setidaknya ada 6 Negara yang mengklim wilayah kepulauan Spartly yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kelima Negara diatas kecuali Brunei Darussalam mempunyai klaim dan penamaan terhadap pualu-pulau dikepulauan Spratly, sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim wilayah laut dikepulauan spratly sebagai bagian dari  Zona ekonomi eksklusif Negaranya. Klaim semakin gencar dilakukan semenjak ditemukannya fakta tentang kekayaan minyak yang terkandung di Kepulauan Spratly. Selain itu letaknya yang strategis menjadi daya tarik selanjutnya setelah potensi minyak tersebut. Upaya penyelesaian sengketa sudah lama dilakukan, namun sengketa masih saja berlanjut hingga sekarang. Akibatnya banyak terjadi konflik antara negara bersengketa. Upaya yang dapat dilakukan dan sudah dilakukan antara lain perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian pengelolaan minyak dan gas bumi secara bersama. Lebih signifikan sebenarnya dari kajian geopolitik, artinya jika menguasai Spratly berarti akan mengontrol lintasan rute pelayaran antara Pasifik atau Asia Timur menuju Lautan Hindia. Lain Spratly lain pula Kepulauan Paracel, Meski daratannya berkarang lagi tandus, namun urgensi Cina atas kepulauan tersebut tak kalah penting dibanding Spratly. Oleh karena dari aspek keamanan bisa mengawasi gerak navigasi di bagian utara Laut Cina Selatan. Secara geostrategi, menguasai dua kepulauan tersebut bisa menjadi “batu loncatan” menyerang Daratan Asia. Tatkala Cina menerbitkan kebijakan ”Empat Modernisasi” Era 1978-an bidang administrasi, politik, ekonomi, dan pasar keuangan. Sepertinya harus dibarengi hasrat menjadi kekuatan maritim yang dominan di Laut Cina Selatan. Maka semenjak itulah Laut Cina Selatan, di mata Negeri Tirai Bambu menjadi kawasan strategis bernilai politis dan ekonomis sebab 80% impor minyaknya melalui jalur ini. Disini tersirat makna bahwa selain terkandung potensi konflik tinggi terkait distribusi minyak, mengharuskan ia mutlak bekerjasama dengan negara-negara lain di sekitar kawasan. Singkat kata bahwa Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi rebutan berbagai negara karena faktor geopolitik, baik berupa kandungan minyak dan gas bumi maupun geostrategy possition di jalur perairan internasional. Dalam perspektif politik luar negeri Indonesia, kebangkitan dan geliat Cina pada tahun-tahun mendatang mutlak harus ada pantauan secara khusus mengingat embrio konflik di kawasan tersebut ada lagi nyata. Laut Natuna sangat vital bagi Cina maupun Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota penting di Asia Timur. Bahwa gangguan terhadap komunikasi, pelayaran, ketegangan di sekitar kawasan Natuna niscaya berdampak negatif pada kepentingan Indonesia dan kestabilan regional. Masalah tak kalah penting ialah sejak 8 Mei 1992, The Chinese National Offshore Oil Company milik Cina dan Crestone Energy Company dari Amerika Serikat (AS) melakukan explorasi dan exploitasi minyak dan gas bumi di kawasan seluas 25.000 km di wilayah Nansha, Barat Laut Cina Selatan dimana lokasinya dekat dengan Natuna. Ada dugaan pemakaian teknologi (baru) dalam exploitasi minyak dasar laut konon mampu merambah ke wilayah Indonesia tanpa terlihat di permukaan. Sesuai uraian sekilas tadi, jika terkait UNCLOS maka Indonesia pun masuk dalam lingkaran sengketa hak atas Landas Kontinen di sekitar Kepulauan Natuna. Hal ini mutlak dicermati dan diwaspadai oleh Indonesia. Bentuk-bentuk kepentingan dinegara-negara manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan nasional yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di manage dengan baik akan berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer Negara-negara tertentu yang merasa terusik. Pembangunan landas pacu dan pengiriman kapal militer oleh Cina bukan rahasia lagi. Klaim yurisdiksi ini bahkan diperkuat landasan hukum di Cina sendiri sehingga bagi militer adalah sah saja menganggap Laut cina selatan  milik Beijing seluruhnya. Mereka yang mengklaim secara sebagian seperti Filipina, Malaysia atau Brunei dianggapnya merongrong kedaulatan. Bagi negara tetangga Cina, berhadapan dengan negara raksasa ini sangatlah menakutkan. Namun mereka tidak sendiri. Bagi Filipina, keberanian itu dimungkinkan karena keyakinan bahwa Amerika Serikat bahkan mungkin Jepang, takkan membiarkan Cina menjadi kekuatan hegemoni di Laut cina selatan.
Faktor AS dan Jepang serta Indonesia pada tingkat tertentu menjadikan Cina hanya berani main gertak saja. Persoalannya, main gertak ini kalau justru merunyamkan masalah bisa-bisa terlibat bentrokan terbatas, sesuatu yang bakal mempersulit kerja sama mengelola potensi sumber daya alam di Laut cina selatan. Lebih-lebih penyelesaian masalah kedaulatan. Vietnam, terlebih Filipina, memang telah bersekutu dengan AS. Secara eksplisit, pemerintah AS menyatakan akan melindungi Filipina, berkaitan dengan sengketa perairan Laut China Selatan. Justru, "kembalinya" AS dalam percaturan politik kawasan Asia Timur ini akan menciptakan munculnya politik perimbangan kekuatan klasik. Kembalinya AS ini merupakan upaya pemindahan poros kebijakannya, dari sebelumnya lebih mengarah ke Timur Tengah, menuju Asia. Dalam majalah Foreign Policy (November 2011), Menlu AS waktu itu Hillary Clinton secara eksplisit mengatakan, "masa depan politik akan ditentukan di Asia, bukan di Afghanistan atau Irak, dan Amerika Serikat akan beraksi tepat di tengahnya." Ini menunjukkan bahwa AS tidak main-main dan dinilai perlu untuk melindungi kepentingan nasional negara-negara sekutunya. Para pengamat maupun pengambil kebijakan perlu cermat membaca politik kawasan. Sepanjang sejarah Asia Timur, konflik besar seperti Perang Korea, Perang Vietnam dan krisis Selat Taiwan pecah karena keterlibatan AS. Oleh sebab itu, kita patut bersikap obyektif dalam melakukan penilaian mengenai, siapa aktor yang paling mungkin memecah belah kesatuan kawasan.

Sumber :

http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=8910&type=4#.UyAZvM5U0bV diakses tanggal 10 Maret 2014

http://hidayatpratama.blogspot.com/2012/03/uraian-singkat-tentang-kepulauan.html diakses tanggal 10 Maret

http://www.academia.edu/3988963/Kebijakan_Luar_Negeri_Indonesia_Terkait_Konflik_Laut_Cina_Selatan diakses tanggal 12 Maret 2014

Pola Ancaman Yang Mungkin Terjadi dari Dampak Kebijakan ZEE Indonesia

Nama  : Wiji Astuti

NPM   :170410130021

Pola Ancaman Yang Mungkin Terjadi dari Dampak Kebijakan ZEE Indonesia

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Indonesia juga memiliki ZEE yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4  Tahun 1960tentang Perairan Indonesia, cakupan yang meluas sampai 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial Indonesia diukur. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut 10 negara tetangga, yaitu, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mempunyai posisi yang strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi tersebut selain menguntungkan juga membahayakan bagi Indonesia sendiri, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.

Penetapan batas wilayah perairan Indonesia dengan 10 negara tetangga di atas belum diselesaikan secara tuntas, yang baru dilaksanakan adalah penetapan batas-batas landas kontinen dan sebagian batas-batas laut territorial serta ZEE, bahkan ada yang belum melaksanakan perjanjian dan penetapan dengan Indonesia mengenai batas-batas wilayah lautnya. Terkecuali, Indonesia dengan Australia yang penetapan batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara lengkap. Kondisi seperti ini yang menyebabkan timbulnya konflik perebutan wilayah laut antara Indonesia dengan Negara-negara yang berbatasan seperti contoh kasus yang sebelumnya pernah terjadi, yaitu, kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Konflik-konflik tersebut yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut.

“Sekarang dengan Filipina tinggal masalah ZEE, karena memang di wilayah maritim ada klaim yang tumpang tindih. Bukan ada persengketaan, tetapi belum terlaksana saja masalah perbatasan ini, mudah-mudahan ada kemajuan,” kata Marty Natalgawa. Persoalan batas ZEE sangat memengaruhi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Pemerintah mencatat ada 202 nelayan Filipina yang tertangkap sedang melaut di perairan Indonesia. Kasus macam ini sering ditemui dan belum ditemukan jalan keluarnya. Bisa kita lihat dari persoalan di atas bahwa peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini tidak terlalu tegas. Kelalaian dari pemerintah seperti ini memberikan kerugian terhadap Negara Indonesia yang cukup besar, kenapa? Sumber daya alam sebagai kekayaan Indonesia yang berada di wilayah Indonesia yang menjadi hak milik Indonesia diambil dan dicuri begitu saja oleh Negara tetangga. Masalah yang serius seperti ini sampai sekarang belum ditemukan titik terang untuk menyelesaikannya. Ini dikarenakan pemerintah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, seperti apa yang kita tahu Indonesia akhir-akhir ini sibuk dengan masalah politik, keuangan, dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Kita sebagai warga Indonesia tentunya merasa terganggu dengan adanya berita-berita yang mengatakan wilayah perairan Indonesia dimasuki oleh armada kapal nelayan dari Negara asing untuk mengambil hasil laut Indonesia dan juga dimasuki oleh kapal-kapal perang yang datang untuk menguasai wilayah yang semestinya menjadi hak Indonesia. Selain merasa terganggu kita juga pasti marah terhadap Negara asing yang tidak lain adalah Negara tetangga kita sendiri yang berusaha menguasai wilayah perairan dan pulau-pulau kecil dan juga terpencil yang tidak sedikit memiliki sumber daya alamnya. Tetapi, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan Negara kita yang tercinta ini? kita hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil namun bermanfaat buat Indonesia kedepannya, mungkin hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah menjaga segala jenis sumber daya alam yang berada disekitar kita agar tetap terjaga kelestariannya, contohnya seperti hewan-hewan laut dan terumbu karang. Kita tidak boleh sepenuhnya berharap kepada pemerintah, karena pemerintah juga tidak terlalu tegas dalam menyikapi masalah ini.

Selain konflik di atas, masih banyak konflik lain yang berhubungan dengan batas wilayah Indonesia dan Negara-negara tetangga. Seperti kasus Ambalat yang sudah tidak asing lagi di telinga warga Indonesia, masalah ini sampai sekarang belum terpecahkan dan dibiarkan begitu saja sampai berlarut-larut, tidak ada gerak sedikitpun dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini, baik dari pemerintah Malaysia maupun Indonesia sendiri. Kasus-kasus lainnya adalah perompakan, pembajakan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara illegal serta pelanggaran lain di wilayah perairan Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi permasalahan di atas dapat menggoroti kedaulatan dan kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia.

Dikarenakan begitu tingginya kasus-kasus pelanggaran dan kegiatan illegal di wilayah laut Indonesia ini, mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian dan pelecehan kehormatan Negara oleh pelaku asing kegiatan illegal yang menanggap laut Indonesia adalah daerah yang tidak bertuan. Sungguh menyakitkan Indonesia memperoleh predikat itu. Kita sebagai warga Indonesia tidak boleh diam saja, kita harus melakukan sesuatu yang bisa mempertahankan nama baik Indonesia di dunia. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan all-out menyatakan perang terhadap segala bentuk pelanggaran dan kegiatan illegal di tanah air tercinta melalui penguatan dan pengembangkan kemampuan pertahanan keamanan (hankam) di wilayah laut Indonesia.

Dengan demikian, jika wilayah kedaulatan dan yurisdiksi kita selalu diganggu atau digerogoti oleh Negara-negara tetangga, maka eksistensi dan kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia mengalami ancaman serius. Pengamanan dan penegakan kedaulatan wilayah Negara yang paling jitu adalah melalui kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan hankam (pertahanan keamanan). Untuk itu ada tiga agenda besar yang harus pemerintah Indonesia laksanakan sesegera mungkin. Pertama adalah penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan Negara-negara tetangga. Kedua adalah penguatan dan pengembangana kemampuan hankam nasional dilaut, khususnya di wilayah laut perbatasan. Dan yang ketiga adalah memakmurkan seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan berbagai kegiatan pembangunan secara efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya alam.

Sumber            : http://hobiakwn.blogspot.com/2011/12/penetapan-zee-indonesia-yang-belum.html Diakses tanggal 30 Maret 2014

Essay Biaya Politik, Mata Kuliah Ekonomi Politik

BIAYA POLITIK JELANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF PUBLIC CHOICE

ESSAY

OLEH :

WIJI ASTUTI

170410130021

ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2014

Biaya politik merupakan isu yang hangat diperbincangkan jelang pemilu, biaya politik diperhitungkan makin mahal seiring dengan banyaknya orang yang ingin menduduki posisi wakil rakyat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan, kualitas, moral dan emosional yang baik, bila biaya politik sangat tinggi mungkinkah pemimpin yang terbaik itu muncul karena banyak hambatan  sistem politik yang tidak terbuka bagi mereka yang punya kapasitas tetapi terhalang biaya politik tinggi maka kita perlu mengarahkan untuk mengandalkan kemampuan bukan uang untuk menjadi pemimpin. Biaya politik juga sering kali dipersamakan dengan politik uang apalagi sebagai masyarakat awam ada yang bependapat jika tidak diberi uang tidak akan memilih, dan sebaliknya akhir-akhir ini ada slogan yang mengatakan ambil uangnya jangan pilih orangnya. Kita sebagai pemilih juga harus tahu apa itu politik uang yang terlarang dengan biaya politik itu sendiri. Politik uang itu sendiri yaitu ketika seorang calon mengeluarkan uang  untuk sesuatu yang tidak berhubungan langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat, misalnya memberikan uang untuk “berkumpul” agar si calon dapat  memperkenalkan diri dan mendapatkan suara, persepsi saya bahwa tindakan tersebut sudah menjadi bentuk lain dari pembelian suara. Tak heran ini bukan malah mengatasi masalah dalam masyarakat malah menambahnya dengan perbuatan curang yang berujung pada tindak korupsi bila si calon terpilih, karena ingin mengembalikan biaya politik yang dekeluarkannya selama kampanye. Jika suatu perilaku buruk dibiasakan dan dianggap wajar, maka perilaku buruk tersebut akan menjadi perilaku yang menetap dan dianggap biasa-biasa saja. Politik uang yang dianggap wajar tanpa disadari telah menjadi tradisi buruk perpolitikan di negeri ini. Pastinya, politik uang mencederai sebuah cita-cita dan idealisme politik. Politik uang menghambat proses penciptaan lembaga Negara yang bersih dan bertanggung jawab. Wajar jika rakyat awam tidak dapat membedakan antara biaya politik dan politik uang, namun apabila seorang calon wakil rakyat yang tidak tahu itu saya rasa tidaklah pantas, melihat kenyaataannya ketika saya melihat suatu program televisi yang mengusung debat calon wakil rakyat, dari kelima calon wakil rakyat dari semua jawabannya kurang bisa membedakan antara biaya politik dan politik uang itu sendiri. Apa yang harus kita perbuat untuk melakukan sebuah perubahan adalah bagaimana seharusnya menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, menurut teori pilihan public, Menurut Samuelson & Nordhaus (1995) teori pilihan publik ialah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik). Teori pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para actor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Yang menjadi subjek dalam telaah pilihan publik adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan, yang semuanya secara tradisional lebih banyak dipelajari oleh pakar-pakar politik. Dalam model pilihan publik, politik tidak dipandang sebagai arena permainan yang memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga Negara, partai-partai politik, pemerintah dan birokrat. Seperti halnya dalam permainan olahraga dan permainan pasar ekonomi, permainan dalam pasar politik juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi dan para pemain dengan tujuan utama memenangkan pertandingan. Aturan yang harus diikuti dalam permainan politik adalah konstitusi dan sistem pemilihan. Adapun yang menjadi pemain dalam pasar politik adalah para pemilih sebagai konsumen dan pembeli barang-barang publik, dan wakil rakyat sebagai legislatif atau politikus yang bertindak layaknya seorang wirausahawan yang menginterprestasikan permintaan rakyat terhadap barang-barang publik dan mencarikan jalan sekaligus memperjuangkan agar barang-barang publik tersebut sampai pada kelompok-kelompok pemilih yang memilih mereka dalam pemilihan. Bila kita gambarkan pemilu itu sebagai pasar dimana rakyat adalah penjual barang dan calon wakil rakyat adalah pembeli, atau bisa dikatakan bahwa rakyat mempunyai hak suara dan calon wakil rakyat ingin membelinya itu seharusnya ada aturan yang tegas dimana seorang calon wakil rakyat tidak boleh membeli suara rakyat dengan “sembarangan”, tapi harus tunjukan kapasitas kepemimpinnannya sebagaimana yang saya kemukakan sebelumnnya. Setelah saya kemukakan sebelumnya bahwa biaya politik tinggi ataupun politik uang itu sangat membahayakan dan menghambat kemajuan bangsa, maka sebenarnya kita sendirilah sebagai mahasiswa yang menjadi ujung tombak perubahan, karena pada saat ini mediapun sudah tidak lagi bersikap netral karena banyaknya calon wakil rakyat sendiri yang mempunyai media massa tersebut sehingga arah politiknya lebih condong pada pemilik media massa tersebut. Adapun di antara faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang antara lain: Tidak adanya komitmen para pejabat, pegawai, kelompok tertentu, dan sebagian masyarakat dalam memegang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak adanya komitmen pejabat, pegawai, atau sebagaian masyarakat dalam memegang niali-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar. Keinginan untuk memperoleh jabatan secara instan. Dampak yang ditimbulakan oleh adanya praktek politik uang di antaranya adalah: Korupsi, ini merupakan dampak terbesar dari adanya praktek politik uang, karena ini merupakan salah satu cara para pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat pemilu adalah dengan cara korupsi. Atau bisa kita katakan korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah di investasikan ketika melakukan kampanye. Merusak tatanan  Demokrasi Dalam konsep demokrasi kita kenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Ini berarti rakyat berhak menentukan pilihannya kepada calon yang di kehendakinya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Namun dengan adanya praktek politik uang maka semua itu solah dalam teori belaka. Karena masyarakat terikat oleh sebuah parpol yang memeberinya uang dan semisalnya. Karena sudah diberi uang masyarakat merasa berhutang budi kepada parpol yang memberinya uang tersebut, dan satu-satunya cara untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memilih/mencoblos parpol tersebut. Sehingga motto pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang terpampang di tepi-tepi jalan tanpa pernah di realisasikan. Akan makin tingginya biaya politik Dengan adanya praktek politik uang , maka sebuah parpol di tuntut untuk lebih memeras kantong, mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan pemberian uang dan barang lainnya atau bisa kita katakan parpol yang lebih banyak mengeluarkan biaya akan keluar menjadi pemenang. Oleh karena itu parpol-parpol tersebut akan berusaha memberikan uang dan semisalnya kepada masyarakat melebihi parpol pesaingnya, agar masyarakat memilihnya. Sebenarnya biaya politik dapat ditekan apabila para calon wakil rakyat dapat berhubungan baik dengan konstitue bukan hanya pada saat akan pemilihan, namun jauh-jauh hari dari itu untuk menunjukan kapasitasnya sebagai pemimpin dan juga untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dibutuhkan rakyat dari pemerintah, sehingga dengan hal tersebut dapat bersinergis dengan perannya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan suara rakyat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kalau dalam sistem pemilu terbuka saja biaya politik itu sangat tinggi bagaimana sistem pemilu tertutup yang dilakukan dalam internal partai sendiri, itu tak jauh berbeda pasalnya setiap calon wakil rakyat yang ingin mendapat nomor teratas harus mengeluarkan dana besar kepada petinggi parpol. politik yang berbiaya tinggi itu akan semakin mendegradasi makna dan pengertian politik. Politik tidak lagi sebagai seni menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat, melainkan seni menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni. Dan inilah yang sedang terjadi dan dianut oleh banyak orang. Terus terang, harus ada koreksi terhadap sistem demokrasi kita. sistem demokrasi sekarang sangat bertolak-belakang dengan cita-cita demokrasi yang diusung para pendiri bangsa. Bung Karno pernah berulangkali menegaskan, demokrasi hanyalah alat untuk mencapai cita-cita kemakmuran rakyat. Artinya, kalau praktek demokrasi itu bertolak-belakang dengan cita-cita kemakmuran rakyat, berarti harus diganti. Kita harus tahu garis pemisah yang jelas antara biaya politik dengan politik uang. Dan pemerintah juga harus memberikan peraturan yang jelas tentang pemisahannya dan penegakan hukum terhadap parpol yang melanggarnya. Sementara itu kita harus juga berkontribusi, usaha yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu misalnya membuat surat kabar mahasiswa tanpa keberpihakan pada pihak manapun (netralitas) mengadakan kajian politik pada lembaga kemahasiswaan agar tidak terombang ambing pada isu yang ada, tetap membela yang benar tidak membela yang bayar. Selanjutnya informasikan kepada rakyat agar mereka mengetahui siapakah pemimpin yang layak untuk mengatur nasib mereka. Setelah lahir mahasiswa yang memiliki idealisme kuat maka mahasiswa telah siap terjun dalam pemilu. Dalam memilih para pemimpin bangsa , berpihaklah pada pemimpin yang apik bukan pemimpin yang mengkhianati rakyat. Pemimpin yang tidak memiliki wajah munafik saat membicarakan nasib rakyat. Tidak hanya ikut serta dalam proses pemilihan, namun juga mahasiswa diharapakan ikut mengawasi jalannya pemilu. Mungkin itu adalah suatu perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar  bagi bangsa kita. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai merasa lelah untuk membawa perubahan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Rachbini,  Didik J. 2006. Ekonomi politik dan teori pilihan publik. Bogor : Ghalia

http://hikari30.wordpress.com/tag/essay-peran-mahasiswa-dalam-pemilu-2014/ diakses tanggal 5 April 2014

http://politik.kompasiana.com/2014/02/04/politik-uang-dan-biaya-politik-apa-bedanya-sih-632616.html diakses tanggal 6 April 2014

http://obrolanpolitik.blogspot.com/2013/03/menelisik-sumber-biaya-politik-indonesia.html diakses tanggal 7 April 2014

http://sahabudinrasyid.blogspot.com/2012/06/makalah-politik-uag-money-politic.html diakses tanggal 7 April 2014

Tugas Review Buku Munculnya Elit Modern Di Indonesia, Robert Van Niel

Nama  : Wiji Astuti

Npm    : 170410130021

Judul buku      : Munculnya Elit Modern Indonesia

Judul Asli        : The Emergence of the Modern Indonesian Elite

Penulis             : Robert van Niel

Penerjemah      : Ny. Zahara Deliar Noer

Penerbit           : PT Dunia Pustaka Jaya

Tahun              : 2009 (Cetakan kedua)

Tebal               : 368 Halaman

Pulau jawa bagian kekuasaan belanda pada tahun 1900 secara praktis berada dalam urusan tangan menteri urusan jajahan yang menjalankan politik umum kolonial, pada waktu itu semua partai politik belanda bersepakat untuk menggantinya menjadi politik kolonial yang berprikemanusiaan. Sistem tanam paksa di jalankan namun kemudian gagal karena tekanan korupsi didalamnya kemudian mencuat berita dan pengecaman atas hal itu, di antaranya oleh Baron Van hoevell dan E. Dowes Dekker. Pada tahun 1820an telah banyak masyarakat Eropa sehingga timbulah secara eksklusif dipandang dari sudut lain jawa, golongan ini prihatin atas kemakmuran rakyat Indonesia yang menurun, dan menuntut otonomi lokal. Pada tahun 1900an politik  penjajahan berubah menjadi poitik etis, karena dianggap lebih bisa diterima dari pada sebelumnya karena dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi, namun kemudian dugaan atss hal itu politik etis hanya suatu trik atas tuntutan luar negri. Pada tahun 1900 pemerintah Belanda Memerintah secara tidak langsung namun kemudian demi untuk memenuhi tuntutan pemerintah maka pemerintah Hindia Belanda lebih berhubungan dengan rakyat, meskipun komunikasi itu dilakukan atas perantara pembantu-pembatu mereka, Kehidupan Indo Eropa bisa dikatakan lebih baik dari pada pribumi pada masa itu atau bisa disebut golongan menengah namun demikian mereka terombang ambing dalam keeping-keping kehidupan masyarakat Hindia-Belanda, dalam struktur masyarakat Hindia- Belanda masa 1900an terdapat pula orang Cina dan Arab keduanya  lebih kepada berjiwa dagang, orang Cina atau Tionghoa, dan orang dengan sebutan Arab yang mencakup Timur dekat, Timur jauh, dan termasuk India Muslim. Sedangkan orang Indonesia sendiri terbagi kedalam dua golongan yaitu petani dan priyai. Pada 1900an Pemerintah Belanda lebih menunjukan perhatiannya kepada pribumi dalam bidang pendidikan meskipun golongan elit saja yang diizinkan sekolah. Politik Etis negeri Belanda kurang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral tetapi lebih berdasarkan keuangan dengan negri Induk dan Jajahan. Sebagai perwujudan politik etis tersebut, atas prakarsa pidato-pidato dan tulisan-tulisan “Bapak politik Etis” Van Deventer maka negri Induk harus melunasi utang budinya terhadap negri jajahan namun pada saat itu parlemen menolak memberikan dana negri jajahan dengan Cuma-Cuma maka negri jajahan hanya diberikan kredit sebesar empat puluh juta gulden. Pelaksana politik etis J.Abendanon yang dengan bantuan istrinya menumbuhkan semangat dan rangsangan pada angkatan muda juga berkorespondensi dengan Raden Ajeng Kartini  yang memberikan suatu titik cerah emansipasi wanita, perubahan sosial di Indonesia selain dari politik etis juga gagasan unifikasi dan asosiasi untuk memperkokoh seluruh sitem penjajahan, dan orang Eropa yang melakukan usaha asosiasi dengan cara mengirimkan putra-putra dari keluarga terkemuka untuk mengikuti pendidikan Eropa tak lain adalah Snouck Hurgronje. Organisasi Budi Utomo telah muncul sebagai upaya atas persatuan namun kemudian dalam organisasi ini terdapat perbedaan paham radikal dan konservatif seperti dr. Cipto dan Suwardi keluar mencari penyokong terhadap tujuan-tujuannya yaitu W.F.E Douwes Dekker. Dowes dekker tidak hanya cukup menyuarakan masyarakat dalam bidang jurnalistik, konsepnya berjalan terus walaupun ia dibuang pada tahun 1913, konsep tentang persamaan gaji antara Eropa dan Pribumi. Gambaran Menurut Furnivall tentang tekanan yang ada di desa, perasaan KeIslaman pada abad keduapuluh telah menunjukan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama tetapi tuntunan hidup, sebagai suatu pertahanan terhadap tekanan-tekanan sosial pemerintah memulai usahanya meneruskan usaha Kristen dikepulauan nusantara ini. Diantaranya dengan surat “Edaran Pasar” dan “Edaran Mingguan”, Penyerang dari pihak oposisi Islam yaitu organisasi Muhamadiyah yang didirikan oleh H.Ahmad Dahlan. Kemudian lainnya yaitu Sarekat Islam muncul atas prakarsa H.Samanhudi dan Raden Mas Tirtoadisuryo namun kemudian hubungan keduanya tidak berjalan baik dan H.Samanhudi mencari seorang penyusun organisas dagangnya diSolo kemudian pilihannya jatuh kepada Umar Said Cokroaminoto, Kemudian organisasi Sarekat Islam ditangan Cokroaminoto mengajukan untuk mendapatkan pengakuan resmi, citra agama yang membuat organisasi ini begitu tumbuh dengan pesat dan memiliki cabang dikota-kota besar. Gubernur Idenburg pengusul politik etis yang tangguh ia melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Hindia-Belanda, ia menaruh kesangsian pada Sarekat Islam yang telah meminta Status resmi, apakah organisasi ini merupakan bahaya bagi pemerintah yang sah?. Perang Dunia I (1914-1918) sangat mempengaruhi negri Induk dan koloni-koloninya, hubungan Belanda dan Hindia Timur menjadi berkurang karena Inggris menjadi penguasa lautan. Tak adanya komunikasi yang tetap telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Gubernur jendral dalam ketentuan dan kebijakan. Keberhasilan Sarekat Islam dikalangan masyarakat Hindia-Belanda faktor utamanya adalah citra islam yang menjadi besi berani menarik para anggota. Diakhir jabatannya Gubernur Jendral Idenburg memberikan legalisasi kepada sarekat islam. Tak berapa lama sebelum badan sentral sarikat islam diberi status hukum, keanggotaannya telah diperbesar oleh seorang modernisasi islam Haji Agus Salim, sebelumnya ia bekerja di pemerintah Belanda sebagai penyelidik kemudian ia menyatakan berhenti dari Pemerintah Hindia-Belanda dan masuk Sarekat Islam. Kongres nasional pertama Sarekat Islam (Juni 1916) dan Sidang Kedua (Oktober 1967) terjadi peristiwa yang menimbulkan sentiment  dan cenderung membawa sarekat Islam supaya langsung menjalankan aksi politik. Di Hindia Timur mereka yang menginginkan pertahanan yang lebih kuat telah membentuk komite pertahanan Hindia. Sarekat Islam merasa bahwa keinginan belanda mendorong rakyat Indonesia kedalam angkatan bersenjata itu merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mendapat kedudukan yang lebih kuat didalam hirarki sosial, Sarekat Islam hanya dapat menyatakan dukungan terhadap masuknya orang Indonesia kedalam dinas militer. Kongres kedua sarekat Islam, terbukanya pekerjaan pada kantor pemerintah untuk semua orang yang sesuai tanpa memandang perbedaan ras, penghapusan pajak kepala, unifikasi peraturan hukum pidana penghapusan tanam paksa. Membuat pimpinan sarekat islam bahwa tuntutan mereka telah dipenuhi. Ketika kongres nasional kedua berlangsung, di Neraca terbit suatu program dasar sarekat islam yang menggambarkan dengan agak jelas dan condong pada sosialisme, mereka dengan jelas menunjukan kearahmana sarekat islam sedang bergerak, yaitu kearah mempercepat konflik dimana dasar realitas hubungan ekonomi dan sosial Hindia Timur akan ditentang. Penggolongan masyarakat Hindia timur kedalam tiga golongan yaitu Eropa, Bumi putra, dan Timur Asing yang diundangkan tahun 1919. Akibat langsung dari politik pemerintah ini mendorong gerakan organisasi Indonesia kegaris yang lebih radikal. Apabila terdapat sikap-sikap baru orang Indonesia, ini dianggap sebagai modofikasi saja dari pemikiran sebelumnya. Selama tahun 1920-an anggota Sarekat Islam menurun dengan cepat. Sebagian, sebagaimana telah disebutkan, disebabkan kerusakan-kerusakan yang berhubunngan dengan pemerintah dan karena beberapa pemimpin organisas imendapat reputasi yang tidak baik, akan tetapi sebagian juga di pengaruhi oleh sikap masa bodoh para anggotanya. Faktor-faktor ini di tingkatkan oleh kenyataan, bahwa pada sepuluh tahun sebelumnya pemerintah telah jauh bertindak untuk memenuhi kinginan-keinginan dan membatasi kesukaran-kesukaran yang pada dasarnya telah di perhatikan oleh Sarekat Islam. Untuk membentuk suatu kelompok politik yang tangguh pemimpin-pemimpin Sarekat Islam telah memasuki aktivitas sarekat buruh. Hal ini membuat mereka langsung berkompetisi dengan pemimpin-pemimpin komunitas, yang beberapa orang di antaranya tetap menjadi anggota Islam. Sarekat Islam mengadakan reorientasi dirinya ke arah dua macam program aksi. Pertama, kembali pada pokok-pokok ajaran islam, tetapi lebih dari yang sudah-sudah, menekankan kesatuan dan kerjasama semua kaum muslim suatu konsep yang biasanya dinamakan Pan Islamisme. Partai komunisme yang sama sekali tidak mengharapkan sesuatu dari pemerintah, berminat dalam politik pemerintahan hanya dalam politik pemerintahan hanya sepanjang dimunginkan untuk melakukan penyimpangan dan bertambahnya unsur-unsur ketidakpuasan, karena disinilah komunis berusaha mendapatkan dukungan dari mereka. Dengan kembalinya Samaun dari Rusia partai ini mulai di bina kembali. politik pemerintah cukup membangkitkan ketidak puasan sehingga membuat kelompok-kelompok tertentu menerima doktrin dari komunis, lebih daripada yang sudah-sudah, tetapi pendukung utama komunis tetap datang dari unsur revolusioner  di daerah perkotaan. Elit fungsional pada umumnya malahan tetap berada di dalam lingkungan hidup Indonesia, tetap menerima pendidikan yang terbaik dari barat. Ide yang ada adalah agar mereka bergerak keatas, ke arah elit, dan agar elit pada gilirannya turun ke bawah pada masa itu, jadi mengadakan hubungan dan membentuk sintesa budaya akan merangkum semua masyarakat Indonesia, dan bukan semua penduduk Hindia Timur. Proses ini di mulai dengan adanya dewan kabupaten di satu pihak dan perluasan otonomi desa di pihak lain. Sekali di mengerti bahwa kebijakan politik baru Kolonial berlandaskan pengakuan atas dualisme, pemerintah dengan politik baru ini menyetujui sepenuhnya tentang aktivitas Sutomo dengan menggabungkan diri sebagai satu jalan untuk memajukan orang Indonesia yang berorientasi Barat. Tujuan dan maksud dari politik baru tersebut tidak semuanya menjadi kenyataan, tergantung kepada sejumlah faktor yang berada di luar lingkup studi ini. Tidak akan pernah dapat di tentukan kapan politik baru ini dengan dualismenya akan dapat berhasil dalam memecahkan masalah Kolonial, baru saja politik baru ini berjalan, depresi dunia datang menyala. Depresi menghancurkan rencana dan kebijaksanaan di segala bidang. Namun pada saat perumusannya, politik baru merupakan usaha yang tulus dalam mencari jawaban terhadap salah satu masalah bagaimana menghadapi tanah jajahan.